JAKARTA, TELISIK.ID - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrullah, membeberkan fakta mencengangkan terkait lambatnya penerbitan surat keputusan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, yang baru mencapai 15 persen dari total usulan nasional.
BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah mengungkap jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu yang telah menerima surat keputusan atau SK masih sangat rendah dibandingkan dengan total usulan yang diajukan. Dari total 1,24 juta usulan, baru sekitar 15 persen atau 186 ribu SK yang diterbitkan.
Dalam rapat kerja Komite I DPD RI bersama BKN, Prof. Zudan menjelaskan bahwa lambatnya penerbitan SK PPPK paruh waktu sebagian besar disebabkan oleh kendala di tingkat daerah.
“SK PPPK yang terbit baru 15 persen. Ini memang minim banget karena kendala di tingkat daerah, terutama terkait anggaran dan dinamika politik,” ungkap Prof. Zudan, seperti dikutip dari JPNN, Rabu (12/11/2025).
Baca Juga: 10 Pahlawan Nasional Resmi Dikukuhkan, Tunjangan Keluarga Rp 50 Juta Setahun hingga Pelayanan Medis