Tetapi dalam perjalanannya, RKA semua OPD direview oleh Inspektorat dan BPKP, dari Rp 325 M anggaran untuk kegiatan, tinggal Rp 241,5 miliar yang dapat digunakan. Selisihnya, kata dia, dialokasikan untuk jaringan pengaman sosial (JPS) dalam bentuk tunai yang disalurkan by name by adress.
"Dan anggaran itu tidak boleh dianggarkan di OPD, harus masuk dalam DTT untuk belanja tidak terduga. Jadi selisihnya hasil review sebesar Rp 83,4 miliar," paparnya.
Baca juga: Kembali Masuk Kerja, ini Langkah ASN Pemprov Sultra Sambut New Normal
Isma juga menyebutkan, dari Rp 241,5 miliar itu untuk digunakan pada kegiatan apa saja mulai dari barang jasa, belanja pegawai (insentif atau honor para pertugas kesehatan dan lainnya), dan belanja modal.
Adapun item penggunaannya, Isma merinci untuk belanja pegawai sebesar Rp 16.750.400.000, barang jasa sebesar Rp 179.430.026.776 dan belanja modalnya sebesar Rp 45.337.562.205 sehingga totalnya sebesar Rp 241 517. 989.000.