Sambil menunggu pembahasan APBD-P, ada kesepakatan yang dibangun yakni, memfungsionalkan jalan dengan melakukan penimbunan menggunakan material batu kapur.
"Kita biarkan dulu mereka (Pemprov) melakukan fungsional selama satu bulan. Kalau, anggaranya tidak terealisasi di APBD-P, kita buat gerakan yang lebih ekstrem lagi," kata Rusman di hadapan masyarakat.
Baca juga: Ini Estimasi Anggaran Pemerintah Daerah Kolaka Utara untuk Tahun 2022
Baca juga: Warga Desa di Kolut Kehilangan Mata Pencaharian Akibat Masuknya Perusahaan Tambang
Mantan senator DPD-RI itu mengaku prihatin melihat kondisi jalan provinsi yang selalu diabaikan. Pemprov selalu bergerak ketika telah dilakukan pressure melalui aksi blokade.
