Namun sayang, pada 23 Agustus 2016, Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pemberian izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi terhadap PT Anugerah Harisma Barakah, perusahaan penggarab nikel di Kabupaten Buton dan Bombana.

Upaya hukum telah ditempuh, mulai dari praperadilan banding dan kasasi, hingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Hal itu dilakukan Nur Alam sebagai bentuk keyakinan dirinya tidak bersalah atas kasus yang dituduhkan.

Baca Juga: Buku Nur Alam Dipaksa Salah Divonis Kalah Segera Dilaunching, Berikut Penggalannya

Nyatanya, pada PK pertama Hakim, M Askin memiliki pendapat berbeda bahwa kasus Nur Alam adalah terkait hubungan keperdataan dan kasus pidana, namun suara M Askin kalah dengan suara dua hakim MA lainnya. Nur Alam tetap dijatuhi hukuman 12 tahun kurungan penjara di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung.

"Kasus hukum yang membelit Nur Alam, walaupun dia berhasil melakukan terobosan besar Sultra jika berbenturan dengan kelindan kartel dan kepentingan mafia jahat, maka jangan berharap keadilan bisa tegak," kata Pakar Komunikasi Politik, Dr Ari Junaedi.