"Satgas dari Pemprov dan Pemkot  turun bersama di lapangan untuk sosialisasi. Mengenai sanksi, dari surat edaran Wali Kota itu tidak ada. Jadi, merujuk pada SK Gubernur agar satu koordinator," kata Nahwa.

Lebih lanjut, Sekot Kendari menyampaikan, jika dalam keputusan tersebut, telah terlampirkan 11 poin aktivitas yang diatur dalam beleid baru PPKM Mikro tersebut.

Namun dalam penerapan PPKM Blberbasis mikro di Kota Kendari tidak disertakan dengan sanksi bagi pelanggar selama PPKM Berbasis mikro di Kota Kendari.

“Saya tidak ingin ada masyarakat yang dihukum karena COVID-19, ini juga sesuai dengan imbauan pak presiden dan pak wali kota Kenderi, beliau tidak ingin ada sanksi terhadap masyarakat,” jelas Nahwa Umar.

Baca Juga: MUI Minta Adzan di Kendari Tetap Berkumandang, Zona Kuning dan Hijau Tetap Salat Berjamaah