Adapun permohonan uji materiel menyoroti beberapa pasal dalam UU TNI yang dinilai membuka peluang keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil. Pemohon menilai hal ini berpotensi melanggar prinsip netralitas militer dalam sistem pemerintahan sipil di Indonesia.
Namun, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa klaim dalam permohonan harus disertai dengan bukti kuat dan uraian mendalam mengenai dampak langsung yang dialami oleh para pemohon. Mahkamah juga akan menilai sejauh mana para pemohon telah terlibat atau mengikuti proses legislasi UU TNI sejak awal.
Baca Juga: Resmi Disahkan jadi Undang-Undang, Ini Alasan RUU TNI Picu Penolakan dan Perjalanan Dwifungsi ABRI
Suhartoyo kembali menegaskan bahwa Mahkamah sangat berhati-hati dalam menentukan kedudukan hukum. Ia menambahkan bahwa proses uji formil tidak dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja tanpa ada hubungan langsung terhadap proses pembentukan UU yang diuji.
Sebagai catatan, UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 disahkan dan mulai berlaku pada 26 Maret 2025. Undang-undang ini menggantikan aturan sebelumnya dan memuat sejumlah ketentuan baru, termasuk perluasan tugas militer dan keterlibatan dalam tugas sipil.