"Apakah mampu teman-teman UMKM atau perguruan tinggi menghadapi tantangan seperti ini?" ungkap Meidy. Ia juga menyoroti tantangan seperti protes masyarakat dan izin kawasan hutan.
Kritik juga datang dari PP Muhammadiyah terkait kapasitas perguruan tinggi. Menurut Syahrial Suwandi, tidak semua perguruan tinggi memiliki program studi pertambangan. Bahkan, yang memiliki pun belum tentu berakreditasi tinggi.
"Padahal, pengelolaan tambang adalah kegiatan dari hulu ke hilir," kata Syahrial. Ia menyarankan WIUP lebih baik dikelola oleh BUMN.
Menurut Syahrial, perguruan tinggi dan UKM tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Ia menyarankan agar pengelolaan tambang tidak diberikan kepada badan usaha swasta. "Kami memandang apakah tidak sebaiknya ini dikelola BUMN saja?" ujarnya.
Baca Juga: Mendagri Target Revisi Perpres Pelantikan Kepala Daerah Terbit Sebelum 6 Februari