Baca Juga: Pantas Mau Dijadikan Lokasi Tambang, Ternyata Ini Harta Karun di Desa Wadas
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah mengatakan, penolakan tersebut muncul karena pemerintah kurang maksimal menyelesaikan kesejahteraan maupun sarana dan prasarana untuk sekolah swasta.
Baca Juga: Pandemi Belum Mereda, Perayaan HUT Konawe Ditiadakan
“Sejak take over SMA, SMK ke provinsi di Sidoarjo tidak ada lagi intensif untuk guru maka ketika tumbuh SMA, SMK negeri yang baru tentu berimplikasi kepada pengurangan siswa kalau sudah pengurangan siswa maka berimplikasi pada kesejahteraan,” jelasnya.
Wanita yang juga sekretaris PKB Jatim ini mengungkapkan, kenapa pemerintah memaksakan berdirinya sekolah negeri ada 50% sekolah swasta yang dianggap kurang sehat.
