"Tugas pemerintah daerah tinggal keberpihakan saja ke Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk melakukan terobosan, cari ahli, bangun pabrik sehingga produksi kelapa dalam masyarakat memiliki nilai tambah," terangnya, Senin (21/8/2023).
Masyarakat juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya Rp 500 rupiah per kilogram untuk transportasi ekspedisi ke Makassar. Selain itu, semua bagian kelapa memiliki nilai jual termasuk briket (arang dari tempurung kelapa).
"Ini kan potensi ekonomi yang perlu dikembangkan dan cukup menjanjikan. Daripada kita berhayal-hayal tentang pembangunan smelter 10 tahun ke depan belum tentu ada," jelasnya.
Mending kita berpikir yang kecil-kecil tapi pasti, kata dia, daripada berpikir yang besar-besar tapi hayalan, entah kapan akan jadi.