Direktur Eksekutif Netgrit ini mendesak KPU mengakomodasi kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam DCT anggota legislatif, kendati tahapan terus berjalan dan pelaksanaan Pemilu 2024 semakin dekat.
Berapa pun sisa waktu yang ada, Hadar meminta harus diakomodir karena ribuan perempuan yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi calon anggota legislatif. Dia mengingatkan bahwa belum pernah terjadi sejak peraturan afirmasi ini ada di dalam UU Pemilu.
Hadar menduga ada permainan politik dalam upaya membatasi keterwakilan perempuan di DCT anggota legislatif.
Baca Juga: Tak Hadiri RDP dan Pilih ke Luar Negeri, KPU RI Dikecam
“Jadi, ini ada persoalan penyelenggara (pemilu) yang memang bermain politik, dugaan saya karena ingin mengakomodir permintaan peserta pemilu. Tidak bisa dibenarkan oleh penyelenggara Pemilu seperti ini,” tegas dia.