"Perlu diketahui bahwa kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat dengan nomor pelat merah tidak diperbolehkan digunakan atas dasar kepentingan pribadi, namun berbeda halnya dengan Ketua kpu Konawe inisial WK yang kami duga kuat menggunakan kendaraan dinas sebagai kendaraan operasionalnya untuk masuk ke jetty PT. AKP yang berada di Kabupaten Konawe Utara," tegasnya dalam orasi.
Baca Juga: Ketua dan Anggota KPU Buton Selatan Diperiksa DKPP Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Bukan hanya itu Abdi selaku aktivis Jakarta asal Konawe ini juga menjelaskan bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Konawe tentunya telah banyak mengabaikan segala bentuk peraturan yang berlaku.
"Jadi perlu diperhatikan bahwa sesuai Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Efisiensi dan Disiplin PNS, sudah ditetapkan kendaraan dinas adalah fasilitas kerja ASN sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun beda halnya dengan Ketua KPU Konawe yang kami duga kuat menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadinya," jelasnya.
Mereka mendesak DKPP RI untuk segera memberikan sanksi kode etik dan pemberhentian kepada Ketua KPU Konawe yang diduga kuat memakai fasilitas kendaraan dinas KPU Konawe sebagai kendaraan operasional di salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Konawe Utara. Dengan jenis kendaraan Toyota putih dengan nomor polisi DT 1316 LF di lokasi jetty PT. AKP. (C)
