Baca Juga: Peluang Kerja Internasional untuk Warga Sulawesi Tenggara Semakin Terbuka Lebar
“Data spasial ini akan memastikan bahwa hanya satu surat penguasaan tanah yang dibuat untuk setiap objek. Selama ini, adanya dua SKT untuk satu objek terjadi karena kurangnya data spasial,” bebernya.
Meskipun SKT bukan domain BPN, Fajar menjamin bahwa pihaknya akan mengawal masalah-masalah yang sering terjadi untuk memastikan bahwa pembuatan SKT di kelurahan tidak tumpang tindih.
“Kami akan mendukung dengan data-data yang ada di kelurahan agar lurah tidak membuat SKT di tanah yang sudah terdaftar,” tambahnya.
Kedua pihak, DPRD dan BPN, berharap dapat berkolaborasi lebih lanjut untuk meningkatkan layanan pertanahan di Kota Kendari agar lebih transparan dan cepat. (B)