Baca juga: Dewan Kendari Minta Masyarakat Patuh Perwali
"Kalau tunjangan perumahan memungkinkan untuk diberikan, selama pemerintah belum menyediakan kita perumahan atau rumah dinas. Bilamana pemerintah bisa menyediakan, maka tunjangan tersebut dihapuskan," ungkap Politisi Demokrat itu, ditemui setelah sidang paripurna.
Ilham menyebut bahwa Itu sesuai hak-hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan.
"Begitu juga kendaraan dinas karena sudah waktunya diganti, karena sudah kuranglah kekuatannya," tambahnya.
Selain itu juga, kondisi saat ini masih dalam pandemi COVID-19, maka anggota DPRD Kota Kendari tak ingin membebani pemerintah untuk membeli kendaraan dinas yang mencapai ratusan juta.