Baca Juga: KUA PPAS Sulawesi Tenggara 2023 Disepakati, Ini Rinciannya
"Kami berharap pembangunan dan pemulihan ekonomi yang merata harus menjadi fokus dalam prosedur perubahan APBD agar pertumbuhan ekonomi daerah kembali pulih dan dapat mencapai angka positif," bebernya.
Fraksi-fraksi juga tidak menginginkan peningkatan anggaran belanja yang hanya berputar pada sektor internal koperasi serta penganggaran yang menumpuk pada suatu wilayah tertentu saja dan tidak menyentuh serta mendorong bahkan memberdayakan kemajuan perekonomian rakyat.
Fraksi-fraksi meminta agar semua menjadi prioritas dari aspek kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak melalui asumsi skala prioritas menjadi dasar untuk menunjang dinamika pembangunan di Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 kabupaten kota secara adil dan merata.
Baca Juga: Pj Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara Sepakati Perubahan KUA dan PPAS 2023