Politisi PKS ini juga membantah adanya persyaratan pelayanan publik dengan syarat kartu vaksinasi.
Baca juga: Mahasiswa Papua di Kendari Demo, Tolak Penganiayaan di Merauke
Baca juga: 2021, DLHK Tambah Tiga Titik RTH di Kota Kendari
“Saya membantah keras. Saya tegaskan tidak ada satupun pelayanan publik yang mensyaratkan kartu vaksinasi untuk pelayanan di Kota Kendari, apakah itu mengurus KTP, mengurus di Capil, perizinan tidak ada satupun,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya mengharapkan kepada mahasiswa untuk mengawasi pelayanan dan pengunaan anggaran di Kota Kendari terkait bantuan sosial tunai (BST), serta anggaran COVID-19.