Baca Juga: Proyeksi Pendapatan Daerah Kolaka Utara Tahun 2025 Menurun hingga Rp 38,7 Miliar

Sementara itu, Pj Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding melalui jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mempersilahkan Fraksi PPP mengundang dinas terkait pada kesempatan lain untuk mengklarifikasi SK yang dimaksud.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Setda) Kolaka Utara, Taufiq S. menegaskan jikalau rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan pemerintah daerah beberapa waktu lalu sudah sesuai prosedur atau mekanisme perundang-undangan.

"Rotasi ASN yang dilakukan sudah mendapat persetujuan Mendagri, tidak mungkin kami sebagai jajaran pemerintahan daerah melakukan rotasi jikalau tidak mendapat persetujuan," jawab Sekda Kolaka Utara.

Lebih lanjut, Eks Kadis PMD Kolaka Utara ini, menuturkan dalam regulasi juga sudah dijelaskan terkait mutasi atau rotasi jabatan tidak dapat dilakukan kecuali mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).