Firli mengatakan, pihaknya mendapat keluhan mahalnya ongkos pemilihan. Sehingga calon yang maju terpaksa mencari modal dari bohir.

Lebih lanjut, Firli menjelaskan tak hanya pemilu tingkat nasional, hal tersebut juga ditemui di pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca Juga: Ketua KPK Bicara Presidential Threshold Pemilu Dipertanyakan

“Faktanya data KPK terakhir, 82,3 persen calon kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada mereka,” ujarnya.

Diketahui kajian pencegahan korupsi di antaranya dilakukan lembaga antirasuah tersebut pada Hakordia 2021.