“Sebagai contoh, di dalam kepengurusan DPC Partai Golkar Kabupaten Buton, La Bakrie menjabat sebagai ketua, sekretaris adalah kemenakannya, bendahara adalah istrinya, dan ketua harian adalah Mararusli Sihaja yang juga kemenakannya,” jelas Zainuddin.
Kekecewaan mendalam dirasakan Zainuddin dan kader Golkar lainnya. Awalnya, mereka mengagumi sosok Bahlil Lahadalia yang berhasil menduduki jabatan menteri dan diharapkan mampu bersikap netral dan nasionalis, namun kini situasi tersebut dinilai merugikan Kabupaten Buton.
Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton itu berharap agar DPP Partai Golkar memperbaiki mekanisme pengambilan keputusan organisasi agar tidak melahirkan konflik internal dalam perebutan jabatan partai.
Baca Juga: Mantan Anggota DPRD dari Partai Golkar Diduga Nistakan Agama Islam
"Jika tidak mampu, sebaiknya segera adakan musyawarah daerah, dan saya meminta DPD I untuk turun melakukan investigasi di daerah agar mengetahui alasan DPP Golkar mengeluarkan surat yang berulang kali pada objek yang sama," tegas Zainuddin.