"Setelah Kemenag tidak lagi mengurusi haji, kami berharap Kemenag lebih konsentrasi di bidang pendidikan keagamaan baik infrastruktur yang masih memprihatinkan terlebih nasib guru-gurunya khususnya," kata Gus Yusuf di hadapan Menteri Agama, seperti dikutip dari Detik, Minggu (8/2/2026).
Ia juga mengusulkan agar kementerian menerbitkan regulasi khusus sebagai dasar hukum pengangkatan. Menurutnya, banyak guru senior telah puluhan tahun bertugas di yayasan dengan penghasilan terbatas, namun belum memiliki kepastian status kepegawaian. Karena itu, skema tanpa tes dinilai sebagai bentuk penghormatan atas masa pengabdian mereka.
"Terkait dengan Pengangkatan PPPK untuk guru madrasah swasta, Kemenag supaya membuat Peraturan Menteri terkait dengan pengangkatan PPPK kepada guru-guru madrasah swasta khususnya yang sudah lama mengabdi di yayasan tanpa tes," ujarnya.
Baca Juga: Pengangkatan PPPK Paruh Waktu 2026 ke Penuh Waktu Lewat Formasi Khusus?
Gus Yusuf menambahkan, kebijakan tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antara guru sekolah umum dan madrasah. Ia merujuk pada regulasi di kementerian lain yang telah lebih dulu membuka jalur afirmasi bagi tenaga honorer.