Baca Juga: 7 Raperda Sulawesi Tenggara Masuk Tahap Finalisasi
Patricie menegaskan, BPK Sulawesi Tenggara tidak memberikan reward kepada tiap kabupaten yang mendapatkan WTP. Pihaknya hanya menyampaikan secara transparansi terkait hasil pemeriksaan keuangan yang ditujukan untuk tiap kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tenggara.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Syaifullah Halik mengatakan, dalam pengelolaan keuangan Sulawesi Tenggara memiliki banyak rintangan, terutama dampak dari pendemi COVID-19. Kerjasama antara badan legislatif dengan pemerintah daerah tentu sangat diperlukan guna stabilisasi keuangan daerah tetap terjaga.
Ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan pihaknya tetap mengikuti, walau notabennya setiap pemerintah daerah tidak harus berjuang keras dalam pengelolaan keuangan di setiap daerah yang ada di Sulawesi Tenggara.
Dalam tahun ini pihaknya diberikan WTP oleh BPK, walau ada beberapa catatan yang diberikan langsung oleh BPK Sulawesi Tenggara, tetapi pihaknya tetap optimis dalam menyelesaikan berbagai catatan dengan waktu yang sudah ditentukan.