Ia menerangkan, data yang memenuhi prinsip statistik, harus memiliki definisi yang jelas, meta data yang memuat kapan dilakukan dan tujuannya. Melalui meta data itu pula, tidak akan terjadi tumpang tindih kegiatan pendataan yang akan dilakukan OPD.
"Kalau terjadi tumpang tindih misalnya OPD A sudah melakukan pendatan, lantas OPD B melakukan yang sama, maka itu pemborosan. Makanya, OPD kita harapkan sebelum pendataan lebih dulu melakukan konsultasi di BPS," terangnya.
Untuk sosialsiasi satu data Indonesia, BPS juga telah melakukan focus grup discussion (FGD) pembahasan publikasi data daerah dalam angka 2022. Tujuan FGD itu untuk mengkonfirmasi, singkorinisasi dan justifikasi data-data yang dihasilkan OPD.
"Kita lakukan itu (FGD), untuk memastikan data OPD valid sebelum dirilis," ujarnya.
Baca Juga: Kajari Kolaka Utara Setor Ratusan Juta BNPP ke Kas Negara