Program satu data Indonesia adalah tindaklanjut dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yang kemudian, ditindaklanjuti lagi dengan Pergub Sultra Nomor 10 Tahun 2021. Dari situ, ditekankan bahwa di daerah ada tiga komponen yang yang melakukan program satu data Indonesia. Terdiri dari Dinas Kominfo sebagai wali data, BPS sebagai pembina data dan OPD sebagai produsen data.
"Kita harapkan sebagai tindak lanjut Pergub, ada Perbup sebagai payung hukum OPD dalam melakukan kegiatan statistik," tukasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Muna, Bachrun Labuta, mengapresiasi dua OPD yang telah melakukan penyusunan data sesuai dengan kaidah-kaidah statistik.
"Ini harus dicontoh dengan OPD lain, segera koordinasi dengan BPS," katanya.
Baca Juga: Kejari Buton Bakal Bentuk Tim Satgas Mafia Tanah-Pelabuhan