FKHA Konawe pada beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan mereka menduga adanya honorer siluman yang lulus PPPK tanpa mengikuti persyaratan.
Mereka sangat meyakini beberapa instansi telah mengeluarkan surat keputusan (SK) yang merekomendasikan kepada honorer siluman untuk mengikuti seleksi PPPK tahap pertama.
Honorer aktif yang dinyatakan tidak lulus geram dan kemudian melakukan unjuk rasa berkali-kali hingga ke pusat, termasuk ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Pihak BKN pun beralasan tidak tahu-menahu permasalahan seleksi PPPK di daerah yang prosesnya dipercayakan langsung kepada Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Konawe,” kata Anci.