2. Besaran gaji mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah masing-masing.

3. Penetapan gaji disesuaikan dengan kemampuan anggaran instansi pemerintah terkait.

4. Pembayaran gaji dilakukan setelah SPMT dan TMT diterbitkan secara resmi oleh instansi.

5. PPPK Paruh Waktu berhak menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Alternatif Baru untuk PPPK 2024 ke PPPK Paruh Waktu