Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) DKJ ditargetkan rampung akhir tahun ini. Namun, dia menyerahkan ihwal kapan RUU DKJ ini rampung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kemarin waktu rapat di Pak Presiden (rapat bersama Presiden Joko Widodo) sih katanya Desember ya, tapi kita serahkan mekanisme, kan itu kewenangan dari Pak Mendagri (Tito Karnavian),” ujar Heru.
Heru kemudian menyinggung tentang pembentukan Dewan Kawasan (Dewas) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Menurut dia, Dewas dibentuk untuk mensinergikan pembangunan Jabodetabekpunjur.
Baca Juga: KPU Persilakan PSI Ubah Data Kepengurusan ke Kemenkumham dan Sipol
Sinergi pembangunan di Jabodetabekpunjur, menurut Heru, antara lain mengenai penataan transportasi. Kewenangan penataan trasportasi selanjutnya disinergikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dikoordinatori oleh Wakil Presiden (Wapres).