“Penerima bansos bukanlah objek politik yang dapat dieksploitasi atau ditakut-takutin karena perbedaan pilihan politik. Fenomena ini adalah tantangan nyata yang harus diatasi demi melindungi hak-hak dasar warga negara,” tegas Wisnu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca Juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Jabatan Kepala Desa Jadi 8 Tahun Maksimal 2 Periode
Hal ini disampaikan Wisnu setelah dirinya menerima informasi di daerah pimilihannya Jawa Tengah 1. Masyarakat penerima bansos di dapil tersebut, kata Wisnu, diintimidasi karena perbedaan pilihan politik.
Wisnu mengingatkan, penyaluran bansos dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sehingga bukan berdasarkan suka atau tidak suka penguasa atau karena berbeda pilihan politik.
“Saya juga mendorong aparat penegak hukum agar bisa responsif dalam merespon fenomena ini dan mengambil langkah terukur demi terciptanya susana yang nyaman dan kondusif,” harap anggota DPR RI Fraksi PKS ini.
