Bila, SK mutasi 29 April lalu dibatalkan, menurut mantan Alumni Diklat Intelijen pada Badan Intelijen Strategis( BAIS) Mabes TNI Cilendek Bogor 2014 itu, tidak jadi masalah. Namun, perlu ditekankan pembatalan itu bukan atas kemauan Pj bupati, tetapi karena aturan yang sifatnya mengikat dan memaksa.
Baca Juga: Pembangunan Perkantoran di Labungkari Buton Tengah Tak Boleh Rugikan Rakyat
"Saya yang dilantik pada 29 April lalu, pasti menerima, karena itu bukan atas kemauan pimpinan, tetapi regulasi," terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Agung Darma menerangkan sudah seharusnya Pj bupati menindaklanjuti rekomendasi KASN itu, sehingga tidak akan menghambat jalan proses pemerintahan. Kemudian, pejabat-pejabat yang belum mendapatkan petikan SK mutasi, statusnya dapat jelas.
"Rekomendasi itu harus ditindaklanjuti, sehingga pak Pj dapat mengusulkan pelaksanaan asesment untuk mengisi jabatan eselon II yang kosong," tukasnya. (A)