6. Penyesuaian sistem kerja tanpa mengubah jam kerja resmi
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan
8. Dukungan terhadap transformasi tata kelola pemerintahan
Kebijakan ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah dalam mengatur pola kerja ASN yang lebih dinamis. Selain itu, penerapan sistem kerja fleksibel juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas birokrasi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.