Baca Juga: Aturan Baru dan Daftar Larangan Krusial dalam Penggunaan Dana Desa 2026
Dalam hal pelaporan, pemerintah desa diwajibkan menyusun laporan realisasi penyerapan, capaian output, serta kepatuhan perpajakan. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pemerintah kabupaten atau kota, serta inspektorat daerah. Aspek yang diperiksa mencakup penyaluran, sisa dana di rekening desa, dan ketertiban administrasi.
Penyaluran Dana Desa dapat ditunda atau dihentikan apabila ditemukan penyalahgunaan, permasalahan hukum, atau penggunaan dana di luar ketentuan. Namun, desa terdampak bencana alam diberikan kelonggaran berupa perpanjangan waktu dan pengecualian tertentu dalam perhitungan sisa dana.
Dengan skema baru tersebut, pemerintah menata kembali ritme pembangunan desa; mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan; agar setiap rupiah Dana Desa tercatat, terukur, dan tepat sasaran bagi masyarakat. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
