"Kenapa Pj bupati saat ini getol ingin membangun Rujab, kantor daerah dan DPRD, karena inginkan adanya simbol di daerah," terangnya.

Soal adanya kekhawatiran dalam pengambilan keputusan Pj akan terpengaruh dengan 'bisikan' keluarga, akibat tinggal di Rujab itu, menurutnya, tidak beralasan. Sebab, Pj bupati tahu cara memisahkan dan membuat titik demokrasi pemisah antar keluarga dan pemerintahan.

Baca Juga: Mantan Kasek SMAN 1 Kabawo Kembalikan Sisa Duit Korupsi Rp 82,3 Juta

Fajar menyebut, tiga orang yang melakukan unjuk rasa di DPRD mempersoalkan kebijakan Pj bupati, tidak faham tata kelola pemerintahah yang sesungguhnya.

Sementara itu, La Ode Agus, Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Muna Barat mengaku, geli dengan aksi yang mempermasalahkan kebijakan Pj bupati. Toh, yang melakukan aksi itu bukan orang Muna Barat. Isu-isu yang dipersoalakan pun bukan lahir dari aspiriasi birokrasi maupun masyarakat.