Hairun menegaskan, pihaknya mendesak Kejati Sulawesi Tenggara untuk memanggil oknum-oknum yang terlibat dalam proyek pembangunan. Tujuan utama adalah mengungkap dugaan korupsi dan menegakkan keadilan terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat.
Kasi A Kejati Sulawesi Tenggara, Eki Moh Hasim menyebut, demonstrasi terjadi tanpa didukung data-data yang lengkap. Penting bagi Kejati untuk menerima tuntutan yang didukung oleh bukti yang kuat dan lengkap.
Baca Juga: BKKBN Sulawesi Tenggara Dorong Peran Keluarga Cegah Stunting
"Mereka menyebut kekurangan volume, tapi dokumentasinya belum didukung data-data yang lengkap. Kami meminta mereka melengkapi dengan data-data pendukung terlebih dahulu sebelum memproses lebih lanjut," ucap Eki Moh Hasim.
Tuntutan massa mencakup pembentukan tim pansus untuk melakukan investigasi terhadap lima paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Muna Barat.