Baca Juga: Purbaya Klaim Uang Sitaan Rp 114 Triliun Bisa Redam APBN 2026 yang Tekor
"Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata enggak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini," imbuh dia.
Lebih lanjut, Tito juga menyoroti faktor lain yang dinilai turut berkontribusi terhadap terjadinya praktik korupsi di tingkat daerah, seperti persoalan kesejahteraan, moral hazard, serta integritas pejabat publik. Ia menilai, berbagai faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari sistem politik yang berlaku.
"Ini kan udah berapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya, kan ada problem yang sistematis. Ada problem mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung," katanya.
Tito juga mengakui bahwa sistem pilkada langsung tetap memiliki sisi positif dalam konteks demokrasi. Namun demikian, ia menekankan adanya sisi negatif yang perlu menjadi perhatian, salah satunya terkait biaya politik yang tinggi.