Baca Juga: Penerima Sertifikasi Guru di Muna Capai 1.815

Para guru penerima sertifikasi sudah memahami hal ini, apalagi PGRI bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) telah melakukan sosialisasi kepada mereka.

"Tidak ada masalah, karena ini adalah kewajiban yang sesuai dengan regulasi pemerintah pusat. InsyaAllah, pada 2025, sertifikasi guru akan kembali normal," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Muna, Rahmat Raeba, juga menegaskan bahwa tunjangan sertifikasi berasal langsung dari kas negara dan diterima langsung oleh rekening masing-masing guru, sehingga tidak mungkin terjadi pemotongan.

Apabila ada pengurangan tunjangan, itu disebabkan oleh kewajiban pembayaran iuran BPJS sebesar 1 persen.