Baca Juga: Pemerintah Pusat Bakal Ambil Alih Izin Tambang Galian C dan Tak Libatkan Daerah

Gagasan pengurusan izin kolektif kini tengah dikaji oleh tim internal DPM-PTSP Kolaka Utara. Jika disetujui pimpinan daerah, sistem ini diharapkan bisa mempermudah pelaku usaha kecil yang selama ini terhambat oleh proses di tingkat provinsi.

“Kami sedang meramu kemungkinan sistem kolektif ini. Kalau memungkinkan, akan kami sampaikan ke pimpinan untuk difasilitasi,” ujarnya.

Lamanya proses perizinan juga disebabkan banyaknya aspek teknis yang harus dipenuhi, terutama untuk tambang berskala besar.

"Setahu kami, baru satu yang mengantongi izin, yakni di wilayah Ngapa. Yang lain belum,” ungkapnya.