Baca Juga: Fraksi PKB DPRD Kolaka Utara Desak Pemkab Tak Beri Pengusaha Luar Kelola Tambang Galian C

Fenomena ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga menyangkut kerugian daerah dan potensi kerusakan lingkungan. Setiap tambang ilegal berarti ada potensi pajak dan retribusi yang tidak masuk kas daerah, sekaligus ancaman bagi ekosistem sekitar.

DPM-PTSP Kolaka Utara menegaskan tetap mendorong pelaku usaha agar menempuh jalur resmi dan mematuhi aturan hukum.

“Kami imbau jangan beroperasi tanpa izin. Kalau proses bisa dipermudah, kami yakin pelaku usaha akan lebih patuh,” pungkasnya. (C)

Penulis: Muh. Risal H