Baca Juga: Rapor Merah Pemerintahan Jokowi dalam Penanganan Pandemi COVID-19
Permasalahan lain yang diabaikan juga adalah stok vaksin. Sejumlah besar di daerah telah mengeluhkan kekurangan stok vaksin karena ketidakmerataan distribusi vaksin. Lihat saja, keluhaan dari Banten, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan sebelumnya Jawa Tengah.
Pemerintah dalam penerapan program vaksinasi sekarang ini tidak lagi berdasarkan pengelompokkan masyarakat. Seluruh masyarakat dengan kategori umur yang diperuntukkan untuk vaksin dapat memperoleh program vaksin tanpa lagi menunggu jatah waktu kategori kelompok masyarakat. Langkah ini juga diikuti dengan “kartu sakti” vaksinasi dengan harapan dapat cepat mewujudkan keinginan pemerintah untuk tercapainya herd immunity.
Namun sayangnya, distribusi vaksin yang tak merata malah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Program “kartu sakti” vaksin ini telah ditolak oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Logika rasional dari argumentasi Gubernur Jawa Tengah dapat kita terima bahwa kebijakan ini adalah bentuk ketidakadilan, di tengah situasi jumlah yang divaksin belum tinggi, stock vaksin yang belum merata, kebijakan ini kontroversi dari pemerintah yang menciderai masyarakat –dengan terjadinya pembedaan bentuk prioritas, kepada yang divaksin untuk bisa klayaban.