Revisi UU KPK Lagi Atau Sekadar Umbar Dosa Jokowi

Jokowi bukan Presiden yang bodoh. Pernyataan ia diawal kepemimpinannya dengan gamblang menyatakan, ia memahami proses legislasi di Indonesia. Ia tidak akan mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) untuk mendelegasikan menterinya dalam memproses pembuatan keputusan bersama dengan parlemen. Ia menyadari posisi presiden lebih kuat ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses legislasi.  

Jokowi pula yang membangun pemerintahan dengan tanpa adanya oposisi. Rival Jokowi di rematch Pilpres pun dirangkul dan diajak bergabung di pemerintahan yakni Gerindra, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ini menunjukkan Jokowi telah berhasil melemahkan parlemen, sekaligus menghadirkan wajah pengelolaan pemerintahan otoriter dengan tiadanya oposisi. 

Kekuasaan dan Pengaruh Politik di pemerintahan keduanya, resmi berada di tangan Jokowi. Publik tentu masih ingat, ketika Jokowi membatalkan upaya revisi UU Pemilu, akhirnya legislasi tersebut yang juga mengatur soal Pilkada serentak tidak mengalami perubahan. Dengan tidak dikeluarkan Surpres, revisi UU Pemilu berhasil dibatalkan, maka pelaksanaan Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2024 kemarin.

Baca Juga: Blunder Partai Solidaritas Indonesia