Baca Juga: Satu Masalah Inti PPPK 2026, Dialihkan Seluruhnya jadi PNS?
Budi menjelaskan, proses seleksi kader yang dilakukan secara cermat dapat membantu melahirkan pemimpin yang berkomitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.
KPK juga menekankan perlunya perhatian terhadap status hukum seseorang yang pernah menjalani proses peradilan. Hal itu mencakup pemeriksaan terkait pembebasan bersyarat maupun putusan pengadilan yang memuat pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan.
"Bagi KPK, pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi juga memerlukan komitmen bersama seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi," ujarnya.
Meski memberikan peringatan kepada partai politik, KPK tetap menghormati hak setiap warga negara untuk terlibat dalam aktivitas politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.