Menurut Budi, pembangunan budaya antikorupsi tidak dapat dilepaskan dari proses rekrutmen politik yang sehat. Oleh karena itu, aspek integritas harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan politik.
"Oleh karena itu, aspek integritas dan rekam jejak antikorupsi semestinya menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan politik, sehingga tujuan besar mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dapat tercapai secara berkelanjutan," pungkas Budi.
Sebagai informasi, Nur Alam memperoleh status bebas bersyarat sejak 16 Januari 2024. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hingga 27 Januari 2029 ia masih berada di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung.
Baca Juga: Aturan Denda Rp 100 Juta Calon Manajer Kopdes Merah Putih yang Mundur Resmi Dicabut, Ini Alasannya
Nur Alam sebelumnya terjerat perkara korupsi suap dan gratifikasi terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Sulawesi Tenggara pada periode 2009–2014. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara pada 28 Maret 2018.