Baca Juga: Bawaslu Muna Barat Tangani Berita Hoaks Pilkada 2024
"Kualitas demokrasi bergantung pada kualitas SDM kita. Pemahaman mendalam mengenai aturan, pengelolaan anggaran, serta potensi pelanggaran administrasi harus menjadi prioritas di setiap tahapan," jelasnya.
Salah satu fokus utama rakor ini adalah pengelolaan anggaran Pilkada yang sering kali menjadi titik rawan pelanggaran.
Ia menyampaikan bahwa pelanggaran administrasi dalam Pilkada tidak hanya merusak integritas penyelenggara, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
"PPK diharapkan mengikuti materi ini agar dapat disampaikan ke jajaran bawah, sehingga prinsip demokrasi tercapai dengan transparansi dan profesionalisme, serta menghasilkan Pilkada yang adil dan berkualitas di Sulawesi Tenggara," tuturnya. (B)