Baca Juga: Dualisme, Ketua Partai Berkarya Sulawesi Tenggara Pilih Pindah ke PRIMA
Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua KPU Jatim, Choirul Anam. Menurut Anam, pihaknya perlu melakukan pemantauan langsung karena menyangkut urusan aset dan Barang Milik Negara (BMN).
“Kami ingin melihat secara langsung teknis kesiapan penatausahaan logistik masing-nasing satker,” kata Anam.
Penatausahaan tersebut meliputi kondisi entry Sitem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), kesiapan kondisi gudang menghadapi Pemilu 2024, pendokumentasian penghapusan barang eks logistik pemilu/pemilihan 2020 sampai pada kondisi aset BMN.
Selain memantau kondisi logitik, supervisi juga dilakukan pada pengelolaan keuangan.