Baca Juga: Jelang Tahapan Pemilu 2024, KPU Wakatobi Minta Dukungan Masyarakat
Sementara itu Ketua KPU Muna Barat Awaludin Usa menyampaikan pihaknya telah mengajukan proposal anggaran senilai Rp 4 miliar untuk pilkada yang bersifat penyampaian awal ihwal rincian anggaran yang dibutuhkan KPU dalam pelaksanaan Pilbup Muna Barat 2024 mendatang.
Anggaran yang diajukan itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan Pilkada 2017, mengingat ada beberapa komponen biaya yang mengalami kenaikan, di antaranya honorarium Ad Hoc dan biaya penerapan protokol COVID-19.
Kenaikan terbesar itu ada pada honorarium Ad Hoc misalnya honor PPK dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,4 juta, honor PPS dari Rp 1 juta jadi Rp 1,5 juta, sedangkan KPPS dari Rp 400 ribu menjadi Rp 1 juta.
Kemudian alasan anggaran meningkat karena pilkada nantinya akan dilakukan pada masa pandemi. Ketika dilakukan masih masa pandemi otomatis pemilih di TPS akan berkurang dan menyebabkan bertambahnya jumlah TPS.