Dia berharap rakor ini benar-benar dimanfaatkan sehingga pada tingkat praktik dan pelaksanaannya penyelenggara tidak menghadapi kendala yang berarti dan SDM KPU terampil dalam menggunakan berbagai macam sistem informasi.
Baca Juga: Rekrutmen PPK dan PPS Pemilu 2024 Dibuka Bulan Depan, Cek Besaran Gajinya
Hasyim Asy'ari menerangkan, di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 salah satu akses penyelenggara pemilu adalah bekerja secara tertib.
Dengan menghadirkan berbagai sistem informasi tata kelola SDM KPU untuk badan ad hoc dan manajemen kepegawaian menunjukkan KPU sebagai sebuah lembaga yang menurut undang-undang berkarakter nasional, tetap dan mandiri selalu tertata dengan rapi.
Pada tahap pendaftaran partai politik, KPU menfasilitasi partai politik dengan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk menata internal organisasi partai mengadministrasikan berbagai macam dokumen kepartaian termasuk daftar anggota partai politik.