Mahajaya mengaku, penerimaan PPPK untuk formasi guru merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460/B.B1/GT.01 02/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021.
Baca juga: Serahkan Rancangan Awal RPJMD ke DPRD, Ini Kata Wakil Bupati Butur
Baca juga: Pemprov NTT Libatkan Lembaga Agama Atasi Stunting
Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan pegawai ASN tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Mubar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
"Yang melakukan seleksi PPPK langsung dari kementrian pendidikan dan kebudayaan," ujarnya.