Baca Juga: Perbaiki Layanan dan Cegah Korupsi, Inspektorat Kendari Gagas Whistle Blowing System
Baca Juga: Cegah Perdagangan Orang, Pemkot Kendari Bentuk Gugus Tugas
"Kenapa Kepala OPD harus hadir, untuk mempermudah dan mempercepat proses pembahasan," ujar Politisi Demokrat itu.
Sementara itu, Zahrir Baitul, Anggota Fraksi Hanura menerangkan, pembahasan LKPj bukan untuk mencari-cari kesalahan eksekutif. Namun, pembahasan dilakukan untuk melihat catatan-catatan yang diberikan BPK yang kemudian diberikan solusi, sehingga masalah yang muncul bisa diatasi.
“Kalau memang bagus, harus diberikan reward kepada OPD yang bersangkutan," pungkasnya. (B)