Sehingga mulai dari DPP sampai DPD harus tegak lurus mematuhi sikap partai dan mendukung 100 persen UU Cipta Kerja yang sudah disahkan tersebut.
Dengan begitu, siapa saja kader Golkar yang tidak sejalan dengan DPP dalam mendukung UU Cipta Kerja merupakan pelanggaran berat. Harus ditindak tegas dan akan diberi sanksi dari partai.
"Saya mendapat informasi berupa video adanya kader Golkar dengan lantang berteriak menolak dalam demontrasi. Sikap tersebut bertentangan dengan sikap partai secara vertikal," katanya, Jumat (16/10/2020).
Baca juga: BEM Unidayan Kecam Tindakan Represif Polres Buton
Padahal kata dia, seharusnya setiap anggota DPRD dari kader Golkar harus ikuti apa pun keputusan dan kebijakan partai dan ketua umum. Sebab anggota DPRD dari Golkar adalah representasi partai dan sikap politiknya harus sejalan dengan partai.