"Tentu saja kami geram dengan sikap acuh tak acuh pemerintah terkait dengan situasi di Desa Roko-Roko dan Mosolo. Kami merasa negara menyeleweng jika masih tetap tak mengambil sikap tegas atas situasi ini," ujarnya, Senin (20/3/2023) di Kendari.
Baca Juga: Gugatan Izin Tambang PT GKP di Pulau Wawonii Memanas
Tak hanya itu, ia juga menilai PT GKP sudah sangat melawan hukum dan bendel yang terus mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di lokasi tersebut.
"Penyerobotan lahan secara berulang yang dilakukan PT GKP akibatnya, tanaman perkebunan produktif warga rusak parah, sementara warga yang melawan diintimidasi dan dikriminalisasi," tegasnya.
Massa aksi lainnya, La Ode Alini mengatakan, PT GKP tidak hanya mengancam keselamatan dan ruang hidup warga, aktivitas pertambangan yang dilakukan PT GKP adalah ilegal karena banyak ditemukan pelanggaran hukum dan HAM, mulai dari aktivitas tambang di pulau kecil, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang kadaluwarsa, upaya kriminalisasi terhadap puluhan warga penolak tambang, hingga pengerahan aparat keamanan untuk mengintimidasi warga.
