Ia melanjutkan, untuk mendapat jumlah korum sangat berat. Sebab dalam ketentuannya, pembentukan Pansus akan sah apabila disetujui oleh 3/4 dari jumlah anggota melalui berita acara kehadiran atau dengan kata lain, korum.
"Ketika syarat formalnya sudah terlegitimasi atau sah, maka itu sudah menurut aturan," jelasnya.
Menurutnya, proses administrasi tidak sepenuhnya lewat Sekretariat DPRD. Apalagi angket yang dibentuk di Busel tertuju pada bupati.
Terlebih pegawai Sekretariat DPRD merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana pimpinannya adalah bupati. Sehingga sangat wajar saja Ketua Pansus mengamankan seluruh dokumen yang ada.
Baca juga: DPRD Busel Batalkan Pansus Dugaan Ijazah Palsu Lewat RDP