Sekretaris Jenderal Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika, mengatakan regulasi pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu sangat mendesak.

Menurut dia, masa kontrak paruh waktu hanya berlaku sampai September 2026 sehingga diperlukan aturan transisi sebelum batas waktu tersebut. Tanpa regulasi, ribuan pegawai berpotensi menghadapi ketidakpastian status kerja setelah kontrak berakhir.

Baca Juga: Mekanisme Perubahan Status PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu 2026, Berikut Acuan Pusat

Ia menjelaskan, banyak anggota aliansi yang telah memegang SK pengangkatan, tetapi belum menerima gaji rutin. Beberapa di antaranya bahkan tercatat menerima upah sangat rendah.

Data yang dihimpun aliansi menunjukkan nominal yang diterima berkisar Rp 0, Rp 160 ribu, Rp 250 ribu, hingga Rp 350 ribu per bulan. Angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan beban kerja harian.