Saat ini, lebih dari 200 bidang tanah telah didaftarkan untuk sertifikasi. Namun, menurut La Budi, jumlah tersebut kemungkinan akan berkurang karena masih banyak lahan yang bermasalah.
Baca Juga: ATR/BPN Wakatobi Didesak Klarifikasi Reklamasi Pantai di Kawasan Marina Wangi-Wangi
La Budi menegaskan bahwa pengukuran hanya akan dilakukan pada lahan yang sudah jelas batas-batasnya dan tidak dalam sengketa.
Masyarakat berharap adanya mediasi antara pemerintah desa, lembaga adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik guna menghindari konflik berkepanjangan.
Jika tidak ditangani dengan bijak, mereka khawatir program sertifikasi tanah ini berisiko mengganggu harmoni sosial yang telah lama terjaga di Wabula.